ANGGARAN RUMAH TANGGA KARANG TARUNA
- Lambang Karang Taruna berbentuk sebagai berikut :
- Karang Taruna memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur :
a. Sekuntum bunga teratai yang mulai mekar;
b. Empat helai daun bunga;
c. Dua helai pita terpampang di bagian atas dan bawah;
d. Sebuah lingkaran yang melingkari sekuntum bunga teratai dan dua pita;
e. Bunga teratai yang mekar berdaun lima helai sebagai latar belakang; dan
f. Unsur warna. - Filosofi dan Makna Lambang Karang Taruna:
a. Filosofi
1) sekuntum bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau
memaknai unsur generasi muda (remaja) yang dijiwai semangat
kemasyarakatan (Kesejahteraan Sosial). bunga teratai yang mulai mekar
terdiri dari 7 (tujuh) kuntum bunga yang melambangkan atau memaknai tujuh
unsur kepribadian yang harus dimiliki warga Karang Taruna, yakni:
a) taat : taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b) tanggap : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
c) tanggon : kuat daya tahan fisik dan mental;
d) tandas : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
e) tangkas : sigap, gesit, cepat bergerak, dan dinamis;
f) terampil : mampu berkreasi, berdayaguna dan berkarya;
g) tulus : Sederhana, ikhlas, rela memberi, dan jujur;
2) 4 (empat) helai daun bunga di bagian bawah bunga teratai yang mulai mekar
melambangkan atau memaknai keempat fungsi Karang Taruna, yakni:
a) memupuk kreativitas generasi muda untuk belajar bertanggungjawab;
b) membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomi-
produktif dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan dan
pengembangan potensi generasi muda;
c) mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi
muda (khususnya anak dan remaja) Indonesia melalui peningkatan
kapasitas dan bimbingan interaksi baik yang diselenggarakan secara
individu maupun berkelompok; dan
37
d) menanamkan pengertian, kesadaran, serta memasyarakatkan dan
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara khususnya
di kalangan generasi muda.
3) 2 (dua) helai pita yang terpampang di bagian atas dan bawah:
a) pita di bagian atas terdapat tulisan Motto Karang Taruna yakni
“ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” yang memiliki makna masing-
masing:
i. Adhitya berarti cerdas dan penuh pengetahuan;
ii. Karya berarti pekerjaan, ketrampilan atau karya;
iii. Mahatva berarti terhormat, berbudi luhur dan
berkepribadian; dan
iv. Yodha berarti pejuang atau patriot.
Jadi, secara keseluruhan Adhitya Karya Mahatva Yodha berarti pejuang
yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu
berkarya.
b) pita di bagian bawah bertuliskan “KARANG TARUNA” yang
memiliki makna masing-masing:
i. karang berarti pekarangan, halaman, atau tempat; dan
ii. taruna berarti remaja atau generasi muda.
Jadi, secara harfiah karang taruna berarti tempat atau wadah
pengembangan remaja/generasi muda. Dalam makna lain sebagai
perlambang karang diartikan juga sebagai Batu Karang di lautan yang
tegar sekalipun kerap kali dihantam ombak, sedangkan taruna diartikan
juga sebagai anak muda atau generasi muda. Sehingga Karang Taruna
dalam makna lain juga dilambangkan sebagai generasi muda yang kuat,
kokoh, kukuh dan tegar dalam pendirian, keluhuran budi pekerti,
kepribadian dan karakternya sebagai anak muda bangsa Indonesia meski
dihantam oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan, ancaman, dan
gangguan.
4) sebuah Lingkaran yang melambangkan atau dimaknai sebagai lambang
ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai;
5) bunga Teratai mekar yang berdaun 5 (lima) helai yang berada diluar
lingkaran, melambangkan atau memaknai lingkaran kehidupan masyarakat
yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
6) unsur warna yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut:
a) putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;
b) merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan
diri, dan tekad pantang mundur; dan
c) kuning : keagungan dan keluhuran budi pekerti.
b. Pengertian
Secara keseluruhan lambang Karang Taruna berarti tekad insan remaja/generasi
muda Indonesia (warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi
patriot/pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan/cerdas, serta terampil
dan selalu berkarya nyata agar mampu ikut secara aktif dalam
pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila. - Ukuran dan Penggunaan
Lambang Karang Taruna memiliki berbagai bentuk ukuran yang disesuaikan dengan
penggunaan dan tata letaknya sebagai berikut:
38
a. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) digunakan sebagaiatribut/badge
pada seragam karang taruna baik seragam resmi maupun seragam harian,
yang diletakkan pada lengan bagian atas sebelah kiri. ukuran dengan diameter
7cm (tujuh sentimeter) juga dapat digunakan sebagai atribut/badge pada kaus
seragam karang taruna untuk kegiatan-kegiatan tertentu baik sebagai identitas
panitia maupun peserta dengan peletakkan lambang pada bagian dada
sebelah kiri kaus;
b. ukuran dengan diameter 5cm (lima sentimeter) digunakan sebagai
atribut/badge pada topi Karang Taruna yang merupakan kelengkapan seragam
Karang Taruna, yang diletakkan pada bagian tengah depan topi;
c. ukuran dengan diameter paling besar 7cm (tujuh sentimeter) dapat digunakan
sebagai logo/lambang pada map, cover proposal, cover buku, cover program, dan
sejenisnya, yang dapat diletakkan pada bagian tengah cover atau bagian lain
sesuai kepantasan disain;
d. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat
sentimeter) dapat digunakan sebagai atribut/logo pada lencana atau pin untuk
kegiatan-kegiatan Karang Taruna diberbagai tingkatan, yang tata letaknya pada
lencana/pin di tengah atau agak disebelah atas, sedangkan peletakan
lencana/pin pada dada sebelah kiri dari baju/seragam. Ukuran dengan diameter
2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) juga dapat
digunakan sebagai logo/lambar organisasi pada ikat pinggang baik untuk seragam
maupun untuk sehari-hari, yang diletakkan di tengah dari kepala ikat pinggang;
e. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 2,5cm (dua
koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada
kop surat, amplop, piagam dan sertifikat kegiatan organisasi, yang tata letaknya
pada bagian kiri (untuk kop dan amplop) dan pada bagian tengah atau bagian lain
sesuai kepantasan untuk sertifikat dan piagam;
f. ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima sentimeter) digunakan sebagai
logo/lambang organisasi pada stempel/cap besar pengurus Karang Taruna untuk
kepentingan surat-menyurat, perjanjian, dan sejenisnya di semua tingkatan yang
diletakkan di bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 3cm (tiga
sentimeter). Ukuran dengan diameter 1,5 cm (satu koma lima) juga dapat
digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kepanitiaan yang
dibentuk oleh Karang Taruna, yang diletakkan dibagian tengah untuk bentuk
stempel bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter) atau di bagian kiri
untuk bentuk stempel empat persegi panjang yang berukuran standar paling besar
2cm (dua sentimeter) x 5cm (lima sentimeter);
g. ukuran dengan diameter 1cm (satu sentimeter) digunakan sebagai
logo/lambang organisasi pada stempel/cap kecil pengurus Karang Taruna untuk
kepentingan administrasi pada kartu anggota, kartu iuran, dan sejenisnya di
semua tingkatan yang diletakkan pada bagian tengah stempel/cap bundar yang
berdiameter 2cm (dua sentimeter);
h. ukuran dengan diameter 50cm (lima puluh sentimeter) sampai dengan 1m (satu
meter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada spanduk untuk kegiatan-
kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada sisi sebelah kiri spanduk serta
pada backdrop untuk kegiatan- kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada
bagian tengah atau pada sisi sebelah kiri atau pada bagian lain sesuai kepantasan
disain;
i. ukuran dengan diameter paling sedikit 15cm (lima belas sentimeter) sampai
dengan 50cm (lima puluh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang
organisasi pada umbul-umbul, standing banner, x- banner, atau produk advertising
39
lainnya untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan
dengan kepantasan disain dan etika keorganisasian;
j. ukuran dengan diameter paling besar 2m (dua meter) juga dapat digunakan
sebagai logo/lambang organisasi pada billboard dan produk advertising lainnya
untuk kegiatan-kegiatan dan pencitraan Karang Taruna yang tata letaknya
disesuaikan dengan kepantasan disain;
k. ukuran lambang Karang Taruna yang menyesuaikan adalah pada panji dan
bendera yang menyesuaikan dengan ukuran panji dan bendera tersebut, yakni
sebesar 2/3 (dua pertiga) dari ukuran panji dan bendera tersebut yang
peletakkannya persis di tengah-tengah panji dan bendera Karang Taruna;
l. ukuran lambang Karang Taruna dapat menyesuaikan lebih lanjut pada berbagai
media dengan tata letak yang menyesuaikan dengan kepantasan dan etika;
m. lambang Karang Taruna dapat menjadi ikon dan/atau branding bagi Karang
Taruna desa atau kelurahan atau nama lain tertentu dengan modifikasi, baik
tambahan disain maupun ukuran tanpa mengubah keutuhan lambang Karang
Taruna; dan
n. unsur warna dalam lambang Karang Taruna dapat dihilangkan dalam arti dibuat
dalam satu warna untuk kepentingan di media-media tertentu yakni: lencana,
piagam penghargaan, sertifikat, cendera mata, plakat dan seragam tambahan.
Pasal 2
Seragam - Pakaian Dinas Upacara
a. Design :
40
b. Pengertian
Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara adalah
seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam
bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, dan pertemuan
atau forum-forum resmi organisasi yakni temu karya, rapat kerja dan forum-
forum ilmiah.
c. Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara
(PDU) terdiri dari :
1) kemeja lengan panjang berwarna putih;
2) tambahan kelengkapan dasi dengan warna menyesuaikan;
3) jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker (biru gelap), yang
bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada
sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan
mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta
lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna/ PNKT) dan
nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
4) tulisan nama Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan
kepengurusan berwarna kuning emas;
5) celana panjang warna biru dongker (biru gelap) untuk laki-laki atau
perempuan, atau rok panjang warna biru dongker untuk perempuan;
6) sepatu hitam (pantofel); dan
7) tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan motif yang
menyesuaikan. - Pakaian Dinas Harian (PDH)
a. Design :
1) Pakaian Dinas Harian I
41
2) Pakaian Dinas Harian II
b. Pengertian
Seragam Harian Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas harian (PDH)
adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat
harian/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di
masyarakat.
c. Seragam Harian Karang Taruna terdiri dari :
1) PDH 1, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar dominan
biru benhur (biru langit), bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf
kapital berwarna kuning pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna
kuning pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna pada
sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional
Karang Taruna/PNKT) dan nama tingkatan kepengurusan Karang
Taruna berwarna kuning pada sisi bahu sebelah kanan;
2) PDH 2, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar putih,
mengenakan lambang Karang Taruna dengan tulisan nama KARANG TARUNA
dengan huruf kapital di bawahnya berwarna hitam pada dada sebelah kiri,
nama pemakai berwarna hitam pada dada sebelah kanan, serta lambang
wilayah (kecuali PNKT) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna
berwarna hitam pada sisi bahu sebelah kanan;
3) kemeja pakaian dinas harian 1 maupun pakaian dinas harian 2 dapat di
variasikan dengan tambahan warna dan corak/model lain sesuai
kepantasan dan ciri khas wilayah masing-masing;
4) celana panjang bahan/jeans warna bebas dan menyesuaikan, serta rapih
(tidak kusam dan robek);
5) sepatu model dan warna bebas yang layak pakai;
6) tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan corak yang
menyesuaikan;
7) topi Karang Taruna berwarna biru dongker (biru gelap) atau hitam dengan
lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri
dan pemakai di samping kanan. - Pakaian Dinas Lapangan
a. Design :
42
Catatan :- Kemeja Warna Hitam
b. Pengertian :
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau disebut Seragam Satuan Bakti adalah
seragam yang diperuntukkan bagi Satuan Bakti Serbaguna Karang Taruna
(Sakti Sekata) yang dibentuk sebagai unit teknis Karang Taruna.
c. Seragam Satuan Bakti Karang Taruna terdiri dari:
1) kemeja lengan panjang dengan warna dasar hitam, bertuliskan nama
KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai
pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna, lambang
wilayah dan nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan,
serta dapat ditambahkan lambang sakti sekata didada sebelah kanan dan
brevet tertentu sesuai ketrampilan khusus pemakai pada lengan, kerah baju
atau dada kanan-kiri sesuai kepantasan;
2) tulisan Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan wilayah
berwarna kuning emas
3) kemeja berbahan navy (kaku dan keras);
4) celana panjang bahan kaku dan keras seperti kemeja dengan warna yang
sama dengan warna kemeja;
5) sepatu model laras dan berwarna hitam atau warna yang menyesuaikan;
6) tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna menyesuaikan; - Topi Karang Taruna
a. Design
43
b. Pengertian
Topi Karang Taruna berwarna hitam dengan lambang Karang Taruna di
depannya, nama Karang Taruna berwarna kuning emas di samping kiri dan
nama pemakai berwarna kuning emas di samping kanan.
Pasal 3
Bendera
Bendera Karang Taruna adalah sebagai berikut : - Design
- Pengertian
Bendera Resmi adalah bendera yang menjadi simbol dan perlambang utama
organisasi Karang Taruna sebagai identitas tunggal dalam membangun
kesejajaran dengan kelembagaan lainnya. - Bentuk dan ukuran
Bentuk dan ukuran bendera resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut:
a. berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180cm (seratus delapan
sentimeter) dan ukuran lebar 120cm (seratus duapuluh sentimeter) sebagai
ukuran terbesar atau ukuran turunannya dengan perbandingan 3:2;
b. terbuat dari bahan terbaik yang agak tebal (2 lapis);
c. di tengah-tengah bendera resmi terdapat lambang Karang Taruna di kedua
sisinya dengan ukuran garis tengah 60cm (enam puluh sentimeter);
d. di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital di
kedua sisinya dengan warna tulisan kuning emas dan ukuran tinggi tulisan 10cm
(sepuluh sentimeter);
e. warna dasar adalah biru benhur (biru langit) dengan pinggiran berwarna
kuning emas yang melingkari warna dasar;
f. pada sisi bendera terdapat rumbai warna biru tua, kecuali sisi yang melekat
pada tiang;
g. bendera resmi diikatkan pada tiang dengan 3 (tiga) buah tali pengikat,
tinggi tiang 3m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat
sentimeter); dan
h. pada puncak tiang bendera diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga
teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris
tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam.
Pasal 4
Panji
44
Panji Karang Taruna adalah sebagai berikut : - Design
- Pengertian
Panji adalah simbol pataka dan kekramatan organisasi Karang Taruna yang
menjadi perlambang utama sebagai bagian dari bangsa dan negara. - Bentuk dan ukuran
Bentuk dan ukuran panji Karang Taruna diatur sebagai berikut:
a. warna dasar kuning;
b. panjang 180cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 120cm
(seratus dua puluh sentimeter) sebagai ukuran terbesar atau ukuran turunannya
dengan perbandingan 3:2;
c. terbuat bahan terbaik (beludru) dan agak tebal (2 lapis);
d. di tengah-tengahnya terdapat lambang Karang Taruna pada kedua sisinya yang
bergaris tengah 60cm (enam puluh senti meter);
e. di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital pada
kedua sisinya dengan warna tulisan hitam dan ukuran tinggi tulisan 10cm
(sepuluh sentimeter);
f. di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) diberi rumbai warna kuning
emas dengan panjang 6cm (enam sentimeter);
g. panji diikatkan pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga
meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter);
h. pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga
Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris
tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam;
i. pada panji Karang Taruna tidak boleh diberi tulisan nama wilayah, hanya boleh
ada tulisan Karang Taruna dengan huruf kapital di bawah logo Karang Taruna.
Pasal 5
Dasa Sakti
Dasa Sakti Karang Taruna adalah sikap, prinsip, budaya dan etos Karang Taruna yang
harus menjadi landas gerak dan langkah setiap insan Karang Taruna dalam berkarya dan
mengabdi pada masyarakatnya. Teks Dasa Sakti Karang Taruna adalah sebagai berikut: - Karang Taruna berwatak sosial.
- Karang Taruna bertempat kedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
45 - Karang Taruna bersifat lokal yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan budaya
setempat. - Karang Taruna berbentuk otonom yakni menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan
sosial secara mandiri dan bersinergi untuk masyarakatnya. - Karang Taruna bersifat non-partisan yakni independen dalam pendirian politiknya.
- Sumberdaya manusia Karang Taruna adalah pejuang yang dengan pengetahuan dan
kepribadiannya selalu berkarya nyata. - Tugas Karang Taruna adalah mengembangkan potensi generasi muda dan
masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan
program prioritas nasional. - Karang Taruna memiliki keanggotaan terbesar dan terbuka bagi seluruh warga
masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, suku
dan pendirian politik. - pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna diselenggarakan oleh
kepengurusan yang bersifat konsolidatif dan koordinatif. - Karang Taruna adalah komponen utama bangsa dalam pengembangan kemitraan
pembangunan kesejahteraan sosial dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan
bangsa.
Pasal 6
Mars - Mars Karang Taruna adalah lagu penyemangat bagi anggota organisasi yang di
sesuaikan dengan visi dan tujuan organisasi tersebut, untuk lebih giat bekerja dan
berkarya nyata. - Mars Karang Taruna diciptakan oleh Gunadi Said, dengan Notasi dan lirik Mars
sebagai berikut:
46 - Tujuan Mars
a. membangkitkan semangat juang warga Karang Taruna dalam
mengemban tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
b. memupuk dan mengembangkan rasa Kesetiakawanan Sosial antar sesama
warga Karang Taruna; dan
c. membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan
mengabdi demi kepentingan masyarakat dan bangsa.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 7
Jenis Keanggotaan - Keanggotaan Karang Taruna berbasis di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- Anggota Karang Taruna terdiri dari Anggota Pasif dan Anggota Aktif.
- Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis)
sebagai Warga Layanan karena sifat Karang Taruna sebagai organisasi
kemasyarakatan yang berkarakter pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yakni
seluruh generasi muda yang berusia 13 s/d 45 tahun. - Anggota Aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 17 s/d 45 tahun
karena potensi, bakat, dan produktivitasnya untuk mendukung pengembangan
organisasi Karang Taruna dan program-programnya;
Pasal 8
Persyaratan Menjadi Anggota Aktif - Persyaratan menjadi Anggota Aktif Karang Taruna adalah sebagai berikut:
a. setiap Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi anggota aktif Karang
Taruna, dapat menyampaikan permohonan kepada Pengurus Karang
Taruna Desa/Kelurahan (PKTD/L);
b. bersedia menaati, mematuhi dan menjalankan seluruh anggaran dasar,
anggaran rumah tangga, peraturan, keputusan dan kebijakan Karang
Taruna, serta mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh Karang
Taruna; - Kepada pemohon diberikan status Anggota aktif dan berhak menerima Kartu
Tanda Anggota Aktif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengurus. - Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 9
Pemberhentian Keanggotaan - Keanggotaan Anggota Aktif berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan. - Untuk point a berlaku juga bagi Anggota Pasif, sedangkan untuk poin b dan c secara
otomatis yang bersangkutan kembali menjadi Anggota Pasif.
47
Pasal 10
Hak dan Kewajiban Anggota - Setiap anggota memiliki hak:
a. Mendapatkan pelayanan yang memadai dalam rangka penyelenggaraan program-
program organisasi;
b. Menyampaikan pendapat, saran, bertanya, dan menyampaikan kritik baik secara
lisan maupun tertulis kepada organisasi;
c. Menjadi Pengurus Karang Taruna bagi setiap Anggota Aktif yang memenuhi
persyaratan tertentu; dan
d. Memilih dan dipilih bagi setiap Anggota Aktif sesuai dengan mekanisme
organisasi. - Setiap anggota, terutama Anggota Aktif, memiliki kewajiban:
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna serta
ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
b. Membayar iuran;
c. Menjaga nama baik organisasi;
d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi bagi Anggota Aktif.
Pasal 11
Pemberhentian dan pemberhentian sementara keanggotaan aktif diatur mekanismenya
secara terpisah dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 12
Sanksi – Sanksi
Sanksi diberikan kepada anggota dan/atau pengurus Karang Taruna apabila: - Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-Keputusan
Karang Taruna lainnya; - Melakukan perbuatan melanggar hukum; dan/atau
- Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Karang Taruna.
Pasal 13
Bentuk-Bentuk Sanksi - Peringatan lisan;
- Peringatan tertulis;
- Pemberhentian sementara sebagai anggota aktif dan/atau pengurus Karang
Taruna; dan - Pemberhentian tetap sebagai anggota aktif dan/atau pengurus Karang Taruna.
Pasal 14
Mekanisme Pembelaan Diri - Pembelaan diri setiap anggota dan pengurus yang terkena sanksi dapat dilakukan
dengan permohonan banding sekaligus yang ditujukan kepada Pengurus Karang
Taruna Provinsi (PKTP) untuk diverifikasi, diperiksa dan diputuskan;
48 - Atas upaya banding tersebut, para pihak yang tidak bisa menerima keputusan
Pengurus Karang Taruna Provinsi (PKTP), dapat mengajukan kasasi kepada Pengurus
Nasional Karang Taruna (PNKT) untuk diperiksa dan diputuskan; - Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) bersifat final dan mengikat.
Pasal 15
Tata Cara Pemberhentian Anggota - Pemberhentian keanggotaan karena alasan mengundurkan diri dilaksanakan di
tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnza. - Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Karang Taruna lainnya dapat
diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara. - Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana
diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2
(dua) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 7 (tujuh) hari.
BAB III
KEPENGURUSAN
Pasal 16 - Kepengurusan Karang Taruna dibentuk ditingkat desa/kelurahan atau sebutan
lainnya dalam forum Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT). - Pembentukan kepengurusan ditingkat kecamatan sampai dengan nasional juga
dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi masing-masing yang disebut
Temu Karya Karang Taruna (TKKT) atau Temu Karya Nasional Karang Taruna (TKNKT)
untuk tingkat nasional. - Untuk menjamin dayaguna dan hasilguna dengan sebaik-baiknya, kepengurusan
Karang Taruna dibagi menjadi Pengurus Harian dan Pengurus Pleno. - Pengurus Pleno adalah semua pengurus yang secara definitif dikukuhkan melalui
Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan. - Pengurus Harian adalah pengurus yang hanya terdiri dari unsur Ketua/Ketua Umum,
para Wakil Ketua (Wakil Ketua Umum dan para Ketua untuk tingkat nasional),
Sekretaris/Sekretaris Umum, para Wakil Sekretaris (Wakil Sekretaris Jenderal untuk
tingkat nasional), serta Bendahara/Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara (Wakil
Bendahara Umum untuk tingkat nasional), yang wajib disahkan dalam forum
pengambilan keputusan tertinggi Karang Taruna diwilayahnya.
Pasal 17
Pembentukan Kepengurusan - Pembentukan kepengurusan dilakukan dalam forum pengambilan keputusan
tertinggi dimasing-masing tingkatannya apabila:
a. Pengurus sebelumnya telah habis masa bhakti atau periodisasinya;
b. Dalam masa bhakti berjalan tetapi dalam kurun waktu selama-lamanya 1 (satu)
tahun untuk tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan 2 (dua) tahun untuk
tingkat kecamatan s/d. nasional, tidak menunjukkan keaktifan sejak
pembentukkannya dalam forum pengambilan keputusan tertinggi (MWKT/TKKT);
49
c. Terjadi pemekaran suatu wilayah baru. - Untuk ketentuan dalam butir b dan c ayat 1 diatas, maka pengurus satu tingkat
diatasnya membentuk caretaker kepengurusan; - Untuk ketentuan dalam butir a ayat 1 diatas, pengurus satu tingkat diatasnya
membentuk caretaker apabila masa jabatan (masa bhakti) kepengurusan telah habis
sesuai dengan SK pengesahannya, namun belum juga diselenggarakan forum
pengambilan keputusan tertinggi diwilayah yang bersangkutan; - Tata cara pembentukan dan pemilihan pengurus diatur tersendiri dalam ketentuan
lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga
Karang Taruna ini; - Uraian/pembagian tugas dan tata cara pengukuhan kepengurusan selanjutnya
ditetapkan dalam peraturan organisasi tersendiri yang tidak terpisahkan dari
Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna ini.
Pasal 18
Kriteria Pengurus - Secara umum, untuk menjadi Pengurus Karang Taruna seseorang harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi;
d. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
e. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun
dengan berbagai pihak;
f. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 35 tahun untuk tingkat desa/kelurahan
atau sebutan lainnya, 21-40 tahun untuk tingkat kecamatan, 25-50 tahun untuk
tingkat Kabupaten/kota, dan 30-55 tahun untuk tingkat provinsi s/d. nasional;
g. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta mengetahui aspek ke-
Karang Taruna-an;
h. Peduli terhadap lingkungan masyarakatnya;
i. Pernah duduk sebagai pengurus Karang Taruna minimal 2 (dua) tingkat
dibawahnya, atau yang direkomendasikan secara khusus karena kecakapannya
dalam berorganisasi dan kecakapan lain yang sangat dibutuhkan untuk
pengembangan Karang Taruna diwilayahnya;
j. Berpendidikan minimal SLTA/sederajat untuk kepengurusan tingkat kabupaten/
kota hingga nasional, minimal SLTP/sederajat untuk kepengurusan tingkat
kecamatan, dan minimal lulusan SD/sederajat untuk tingkat desa/kelurahan
atau sebutan lainnya. - Secara rinci dan spesifik, kriteria pengurus untuk masing-masing tingkatan dapat
dirumuskan dan ditetapkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi masing-
masing.
Pasal 19
Pemberhentian Pengurus dan Pergantian Antarwaktu (PAW) - Seorang pengurus dinyatakan berhenti jika:
a. Meninggal dunia;
b. Karena habis masa baktinya;
c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
50
d. Diberhentikan untuk sementara waktu (non-aktif) karena kasus-kasus pidana
tertentu yang melibatkannya, untuk kepentingan nama baik organisasi, yang
apabila ternyata tidak terbukti bersalah namanya direhabilitasi dan diberikan
haknya untuk menjadi pengurus kembali;
e. Diberhentikan dengan hormat apabila selama kurun waktu sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun dalam masa bakti berjalan, setelah dilakukan evaluasi dan
diberikan teguran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut, nyata-nyata
tidak dapat menunjukkan keaktifan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas
dan kewajibannya sebagai pengurus;
f. Diberhentikan dengan hormat apabila setelah diberi peringatan tertulis nyata-
nyata terbukti melakukan pelanggaran etika dan prosedur berorganisasi yang
membuat nama baik organisasi menjadi tercemar dan mengancam
keberlangsungan roda organisasi;
g. Diberhentikan karena keterlibatannya dalam kasus-kasus pidana yang merusak
nama baik organisasi dan dirinya sendiri yang nyata-nyata telah terbukti di
depan pengadilan, dalam masa bakti berjalan; - Apabila seseorang telah dinyatakan berhenti sebagai pengurus, maka Rapat
Pengurus Pleno (RPP) berwenang mencarikan penggantinya selama masa bakti
berjalan (Pergantian Antarwaktu/PAW) dengan tata cara yang diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Organisasi tersendiri. - Proses PAW dalam setiap kepengurusan Karang Taruna dapat diselenggarakan
maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa bakti (periode). - Pengurus hasil PAW dapat ditetapkan oleh forum RPP yang disahkan oleh SK dari
Pengurus satu tingkat diatasnya (Mensos RI untuk tingkat nasional).
Pasal 20
Evaluasi Kepengurusan - Pada dasarnya tingkat keaktifan dan pelanggaran (etika dan prosedur)
keorganisasian bagi pengurus diukur berdasarkan kriteria apabila dalam kurun waktu
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan:
a. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pengurus yang ketentuannya
sebagaimana tertuang dalam pasal berikut dibawah ini.
b. Tidak dapat menunjukkan kesungguhannya sebagai pengurus dalam hal:
1) Kehadiran dalam rapat dan kegiatan organisasi lainnya yang sangat minim;
2) Kurangnya aktivitas komunikasi dan koordinasi dalam kepengurusan;
3) Kurangnya kontribusi dalam pemikiran, tenaga dan materil;
sebagaimana surat pernyataan kesediaan yang ditanda tangani pengurus yang
bersangkutan. - Evaluasi kepengurusan untuk menentukan perlunya PAW atau tidak dilakukan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali disetiap tingkatan oleh Pengurus Harian
untuk kemudian dipertanggung-jawabkan dalam forum RPP. - Evaluasi kepengurusan secara keseluruhan selain meliputi PAW juga menyangkut
pemutasian (pemindahan) pengurus dari posisi sebelumnya ke posisi lain yang
dianggap tepat sesuai dengan prinsip manejemen. - Evaluasi kepengurusan memungkinkan adanya penambahan dan pengurangan jumlah
pengurus sepanjang didasari oleh kepentingan efektifitas dan efisiensi serta tidak
bertentangan dengan ketentuan komposisi minimal yang disyahkan oleh Sidang
Pleno dalam forum pengambilan keputusan tertinggi dimasing-masing tingkatannya.
51
Pasal 21
Hak dan Kewajiban Pengurus - Setiap pengurus berhak:
a. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam manajemen profesional organisasi;
b. Mendapatkan fasilitas yang sama baik berupa identitas, seragam maupun
kesempatan;
c. Menyampaikan pendapat, tanggapan, saran, kritik, dan pertanyaan dalam RPP;
d. Mempunyai hak suara dalam RPP; - Setiap pengurus berkewajiban:
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan
ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
b. Menjaga nama baik organisasi;
c. Membayar iuran Pengurus Karang Taruna yang disepakati bersama;
d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi;
e. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau bidangnya masing-
masing.
Pasal 22
Janji Pengurus
Setelah dilantik dan dikukuhkan oleh Kepala Daerah (Menteri Sosial untuk PNKT),
pengurus secara bersama-sama mengucapkan janji sebagai berikut:
“Demi Allah/Atas nama Tuhan/Atas nama Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya
berjanji: - Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna
……………………………. dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya: - Taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna serta
ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku lainnya; - Setia dan teguh pada amanah Temu Karya;
- Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan
saya tersebut secara moral maupun organisasional.”
BAB IV
PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 23
Ketua/Ketua Umum - Setiap kepengurusan Karang Taruna dipimpin oleh seorang Ketua atau Ketua Umum
untuk tingkat nasional; - Ketua yang bersangkutan dan Ketua Umum dapat dipilih kembali untuk dua kali
masa jabatan (periode) berturut-turut; - Dalam hal Ketua yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut
dianggap berprestasi, dikehendaki oleh pengurus satu tingkat dibawahnya serta
mendapat rekomendasi dan dispensasi dari pengurus satu tingkat diatasnya, dapat
dipilih kembali untuk ketiga kali masa jabatan berturut-turut; - Ketentuan terkait pasal 3 diatas selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Organisasi yang mengatur tentang kepengurusan;
52 - Tata cara pemilihan Ketua/Ketua Umum diatur tersendiri dalam ketentuan lain yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga Karang
Taruna ini;
Pasal 24
Kriteria Ketua/Ketua Umum - Secara umum, Ketua/Ketua Umum Pengurus Karang Taruna harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. Pendidikan minimal SLTP untuk tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya,
SLTA untuk tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dan Strata 1 untuk tingkat
provinsi dan nasional;
d. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi;
e. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
f. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun
dengan berbagai pihak;
g. Bukan anggota/pengurus Partai Politik (khusus untuk Ketua Karang Taruna
Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya);
h. Peduli terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan umumnya;
i. Memiliki kemampuan untuk memimpin
j. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun untuk tingkat desa/kelurahan
atau sebulan lain, minimal 21 tahun dan maksimal 40 tahun untuk tingkat
kecamatan, minimal 21 tahun dan maksimal 50 tahun untuk tingkat
kabupaten/kota, dan minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun untuk tingkat
provinsi dan nasional.
k. Mengetahui dan memahami Karang Taruna dan keorganisasian pada umumnya;
l. Memiliki kemampuan mengembangkan hubungan secara lebih aktif dengan pihak
lain;
m. Pernah dan aktif menjadi Pengurus pada kepengurusan Karang Taruna
ditingkatannya selama 1 (satu) periode atau Ketua Pengurus Karang Taruna
ditingkat bawahnya; dan
n. Tidak sedang tersangkut perkara melawan hukum dengan ancaman hukuman
lebih dari 5 (lima) tahun; - Secara rinci dan spesifik, kriteria khusus Ketua/Ketua Umum dapat dirumuskan dan
ditetapkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di masing-masing
tingkatan Karang Taruna.
Pasal 25
Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Ketua/Ketua Umum - Seorang Ketua/Ketua Umum dinyatakan berhenti jika:
a. Meninggal dunia;
b. Karena habis masa baktinya dan disahkan (demisioner) dalam forum
pengambilan keputusan tertinggi Karang Taruna setelah menyampaikan
pertanggungjawabannya;
c. Meletakkan jabatan (mengundurkan diri) karena satu dan lain hal yang tidak
memungkinkan untuk menjabat lagi;
53
d. Diberhentikan untuk sementara (non-aktif) oleh RPP karena keterlibatannya
dalam kasus-kasus pidana yang mengancam baik dirinya maupun organisasi,
yang mana bila nyata-nyata tidak terbukti dapat direhabilitasi namanya dan
diperkenankan kembali menjabat sebagai Ketua/Ketua Umum;
e. Diberhentikan oleh RPP jika ternyata yang bersangkutan terbukti bersalah di
depan pengadilan dalam kasus pidana yang merusak nama baik organisasi dan
dirinya sendiri;
f. Diberhentikan dengan hormat oleh RPP Diperluas (yang mengundang pimpinan
Karang Taruna satu tingkat dibawahnya) jika ternyata dalam kurun waktu
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun tidak dapat menunjukkan keaktifan dan
tanggung jawabnya sehinga kepengurusan/organisasi tidak berjalan
sebagaimana amanat forum pengambilan keputusan tertinggi; - Untuk kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir a, c, e, dan f pasal ini, apabila
terjadi dalam masa bakti berjalan, maka dibentuk (diusulkan dan ditunjuk) seorang
Pejabat Sementara (Pjs) Ketua/Ketua Umum yang mekanismenya diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Organisasi tersendiri; - Untuk kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir d pasal ini, apabila terjadi
dalam masa bhakti berjalan, maka dibentuk (diusulkan dan ditunjuk) seorang
Pelaksana tugas (Plt) Ketua/Ketua Umum yang mekanismenya diatur lebih lanjut
dalam PO tersendiri;
Pasal 26
Setelah dinyatakan sah terpilih dalam forum pengambilan keputusan tertinggi
diwilayahnya, seorang Ketua/Ketua Umum terpilih harus mengucapkan sumpah di depan
forum pengambilan keputusan tertinggi tersebut dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno
dengan teks sebagai berikut:
“Demi Allah/Atas nama Tuhan/Atas nama Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya
berjanji: - Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Ketua/Ketua Umum Karang
Taruna ……………….. dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan selurus-lurusnya: - Akan menjalankan organisasi dengan kepemimpinan yang dijiwai oleh Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan ketentuan organisasi lainnya; - Taat dan teguh pada mandat dan amanat yang diberikan kepada saya dalam Temu
Karya; - Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkannya secara
moral maupun organisasional.”
BAB V
STRUKTUR KEPENGURUSAN
Pasal 27 - Setiap Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya memiliki
kepengurusan dengan struktur sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Bidang-bidang yang mengakomodir kebutuhan organisasi dan program kerja pokok
dan pendukung;
54 - Setiap Pengurus Karang Taruna mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi
memiliki kepengurusan dengan struktur sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
c. Sekretaris;
d. Wakil Sekretaris, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
e. Bendahara;
f. Wakil Bendahara, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
g. Bidang-bidang yang mengakomodir kebutuhan organisasi dan koordinasi program
kerja pokok dan pendukung; - Pengurus Nasional Karang Taruna memiliki kepengurusan dengan struktur sekurang-
kurangnya terdiri dari:
a. Ketua Umum;
b. Wakil Ketua Umum, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
c. Ketua-Ketua, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
d. Sekretaris Jenderal;
e. Wakil Sekretaris Jenderal, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
f. Bendahara Umum;
g. Wakil Bendahara Umum, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
h. Bidang-bidang yang mengakomodir kebutuhan organisasi dan koordinasi program
kerja pokok dan pendukung; - Istilah bidang di tingkat nasional disebut Departemen dan Divisi, istilah bidang di
tingkat provinsi disebut Biro, istilah bidang di tingkat kabupaten/kota disebut
Bidang, istilah bidang ditingkat kecamatan disebut Bagian, dan istilah bidang di
tingkat desa /kelurahan atau sebutan lainnya disebut Seksi.
BAB VI
MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA
Pasal 28
Pengertian
Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) adalah lembaga perangkat Karang Taruna
(diluar kepengurusan) yang menghimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh
masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna, yang tidak
memiliki hubungan struktural dengan kepengurusan Karang Tarunanya
Pasal 29
Tugas
MPKT memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan dan arahan atas hal-hal yang
bersifat substansial dan nilai-nilai utama Karang Taruna agar Karang Taruna diberbagai
tingkatan dapat terus diberdayakan dan dikembangkan fungsi-fungsi dan perannya
dalam penanggulangan permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda guna
meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
Pasal 30
Fungsi
Dalam menjalankan tugasnya, maka MPKT memiliki fungsi-fungsi:
55 - Menampung aspirasi para alumni/mantan pengurus/aktivis Karang Taruna yang
sudah tidak memiliki hak untuk menjadi pengurus karena persyaratan usia serta
karena ketidak-bersediaan dan ketidak-terpilihannya menjadi pengurus; - Menjadi lembaga konsultasi bagi Karang Taruna dalam menyelenggarakan aktivitas
organisasinya terutama melalui mekanisme Rapat Konsultasi; - Menjadi lembaga pengarah bagi Karang Taruna terutama menyangkut aspek nilai-
nilai dan substansial dari Karang Taruna, dan karenanya memiliki kewenangan untuk
mengembangkan komunikasi dan menjalankan fungsi konsultasi baik dengan
kepengurusan Karang Taruna maupun dengan Pembina Karang Taruna yang
bersangkutan; - Memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis bagi Karang Taruna dalam setiap
kebijakan dan pengambilan keputusan yang bersifat politis dan strategis; - Membangun dan memberikan akses (kemudahan) bagi Karang Taruna dalam
mengembangkan aktivitas program dan tatanan kelembagaannya; - Memberikan dukungan material dan moril bagi Karang Taruna di wilayahnya;
- Mengakomodir kepakaran dan kompetensi seseorang agar dapat dikembangkan dan
disumbangkan bagi kemajuan Karang Taruna.
Pasal 31 - MPKT dibentuk pada forum pengambilan keputusan tertinggi (Temu Karya dan
MWKT) di masing-masing wilayahnya yang ditetapkan oleh forum tersebut untuk
kemudian disahkan oleh Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan dan dapat
dikukuhkan secara bersamaan dalam Surat Keputusan Kepengurusan yang
dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Menteri Sosial untuk MPNKT). - MPKT dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, beberapa orang Wakil Ketua
(jika dibutuhkan) merangkap anggota, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil
Sekretaris (jika dibutuhkan) merangkap anggota, yang berasal dari mantan pengurus
yang bersangkutan; - Keanggotaan MPKT bersumber dari mantan aktivis Karang Taruna di wilayahnya
masing-masing ditambah beberapa tokoh yang dianggap layak, apabila
memungkinkan; - Keanggotaan MPKT yang berasal dari pengurus harus berdasarkan kriteria meliputi
kompetensi, kepedulian, aksesibilitas, dan urgensinya, karena itu tidak semua
mantan pengurus otomatis menjadi anggota MPKT diwilayahnya;
BAB VII
UNIT TEKNIS KARANG TARUNA (UTKT)
Pasal 32 - Pengurus Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai dengan kebutuhan
pengembangan organisasi dan program-programnya; - Unit Teknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan
Karang Taruna dan pembentukkannya harus melalui mekanisme pengambilan
keputusan dalam forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya untuk itu; - Unit Teknis disyahkan dan dilantik oleh Pengurus Karang Taruna yang
membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggung-jawabkan
kinerjanya kepada Pengurus Karang Taruna yang membentuknya.
56
BAB VIII
BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN
Pasal 33
Musyawarah Warga Karang Taruna - Musyawarah Warga Karang Taruna adalah forum pengambilan keputusan tertinggi
Warga Karang Taruna di desa/kelurahan, yang selanjutnya disingkat MWKT. - MWKT diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan masa bakti
kepengurusan Karang Taruna di desa/kelurahan. - MWKT dihadiri oleh seluruh Warga Karang Taruna di desa/kelurahan yang
bersangkutan, yakni seluruh remaja/pemuda yang telah berusia 17 tahun (atau
sudah menikah) hingga usia 45 tahun, sebagai peserta, ditambah Pengurus Karang
Taruna Kecamatan yang bersangkutan sebagai peninjau. - Untuk hal-hal tertentu dimana tidak dimungkinkan ketentuan sebagaimana ayat 3
pasal ini, maka MWKT dapat dihadiri oleh perwakilan remaja/pemuda dari organisasi
rukun remaja, remaja masjid/musholah, remaja dari kelompok sosial/keagamaan
tertentu, dan perwakilan remaja/pemuda dari RT/RW/dusun/kampung atau sebutan
sejenisnya tanpa menghilangkan aspek demokratisasinya. - MWKT berwenang untuk menilai kinerja Pengurus Karang Taruna masa bakti
terdahulu, menetapkan program kerja masa bakti berikutnya, memilih Ketua,
Pengurus dan MPKT untuk periode berikutnya, serta menetapkan rekomendasi yang
dibutuhkan.
Pasal 34
Musyawarah Warga Karang Taruna Luar Biasa - Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) Luar Biasa Desa/Kelurahan diadakan
atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
Warga/Anggota Karang Taruna yang ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan. - Dalam permintaan sebagaimana disebut pada ayat 2, harus menyebutkan agenda
dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Warga Karang Taruna
(MWKT) Luar Biasa Desa/Kelurahan. - Penyelenggaraan Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) Luar Biasa
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus mendapat
persetujuan Pengurus Karang Taruna Kecamatan.
Pasal 35
Temu Karya Nasional - Temu Karya Nasional Karang Taruna (TKNKT) merupakan forum pengambilan
keputusan tertinggi kepengurusan Karang Taruna ditingkat nasional dan
diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun; - Dalam hal-hal tertentu berdasarkan usulan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT)
dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) PKTP, maka dapat
diselenggarakan Temu Karya Nasional Luar Biasa Karang Taruna (TKNLBKT).
Pasal 36
Peserta TKN
57
TKNKT dihadiri oleh PNKT dan PKTP sebagai Peserta Penuh dan PKTK/Kab. serta Majelis
Pertimbangan Nasional Karang Taruna sebagai Peserta Peninjau.
Pasal 37
Wewenang TKN
TKNKT berwenang untuk: - Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PNKT;
- Menetapkan Pola Umum Kebijakan dan Kerangka Pokok Program Nasional Karang
Taruna; - Membicarakan dan memutuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang
Taruna; - Membicarakan dan menetapkan Pokok-Pokok Kebijakan Keorganisasian ditingkat
nasional; - Memilih dan mengangkat Ketua Umum, Pengurus Nasional Karang Taruna, dan
Majelis Pertimbangan Nasional Karang Taruna periode berikutnya; - Membicarakan masalah-masalah internal dan eksternal Karang Taruna yang
diputuskan dalam bentuk rekomendasi.
Pasal 38
Temu Karya Luar Nasional Luar Biasa - Temu Karya Nasional (TKN) Luar Biasa Karang Taruna dapat diadakan atas
permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Karang
Taruna Provinsi (PKTP). - Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang
jelas diadakannya Temu Karya Nasional (TKN) Luar Biasa Karang Taruna. - Penyelenggaran Temu Karya Nasional (TKN) Luar Biasa Karang Taruna harus
mendapat persetujuan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT)
Pasal 39
Temu Karya - Temu Karya Karang Taruna (TKKT) terdiri dari TKKT Provinsi, TKKT Kabupaten/Kota,
dan TKKT Kecamatan masing-masing merupakan forum pengambilan keputusan
tertinggi kepengurusan Karang Taruna di tingkatannya; - TKKT dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan, pengurus satu tingkat diatasnya,
dan pengurus satu tingkat dibawahnya masing-masing sebagai Peserta Penuh,
pengurus dua tingkat di bawahnya dan MPKT masing-masing sebagai Peserta
Peninjau.
Pasal 40
Wewenang TKKT
TKKT berwenang untuk: - Membahas dan menilai Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Karang Taruna
diwilayah yang bersangkutan, PKTP untuk tingkat provinsi, PKTK untuk tingkat
kabupaten/kota, dan PKTC untuk tingkat kecamatan; - Menetapkan Kerangka Pokok Program untuk periode berikutnya;
- Menyepakati paket usulan di bidang program kerja maupun keorganisasian yang
akan dibawa dan diajukan pada TKKT di tingkat yang lebih tinggi;
58 - Memilih dan mengangkat Ketua serta menetapkan kepengurusan lengkap dan MPKT
masing-masing tingkatan yang bersangkutan untuk periode berikutnya; - Membahas dan memutuskan agenda strategis lainnya, apabila diperlukan.
Pasal 41
Temu Karya Luar Biasa
Dalam hal-hal tertentu berdasarkan usulan pengurus pada tingkatan yang bersangkutan
dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) pengurus satu tingkat
yang di bawahnya, maka dapat diselenggarakan Temu Karya Karang Taruna Luar Biasa
(TKNKTLB/TKKTLB Provinsi/TKKTLB Kabupaten/TKKTLB Kota/TKKTLB Kecamatan);
Pasal 42
Rapat Kerja - Rapat Kerja (Raker) adalah forum yang dilaksanakan di semua tingkatan dalam
rangka menjabarkan lebih lanjut hasil MWKT dan Temu Karya, yang penamaan
selanjutnya disesuaikan dengan tingkatan wilayahnya masing-masing; - Raker dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode
kepengurusan untuk menjabarkan hasil-hasil MWKT dan Temu Karya menjadi lebih
operasional dan bersifat teknis administratif dalam bidang kebijakan, perencanaan,
dan strategi; - Raker dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan dan pengurus satu tingkat
dibawahnya (kecuali tingkat desa/kelurahan) sebagai Peserta Penuh serta pengurus
satu tingkat di atasnya dan MPKT tingkat yang bersangkutan sebagai Peserta
Peninjau.
Pasal 43
Wewenang Raker
Raker memiliki kewenangan untuk: - Memutuskan peraturan organisasi dan prosedur administratif maupun prosedur
operasional organisasi; - Memutuskan program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang secara lebih teknis yang menjadi amanat MWKT atau Temu Karya; - Membicarakan hal-hal teknis dan administratif lain yang dianggap perlu.
Pasal 44
Rapat Pimpinan - Rapat Pimpinan (Rapim) adalah forum pertemuan para pimpinan (ketua) guna
membahas hal-hal yang bersifat strategis dan urgensial; - Rapim dapat dilaksanakan setahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan di
tingkat nasional, provinsi dan hingga tingkat kabupaten/kota; - Rapim dihadiri oleh pengurus harian yang bersangkutan, dan ketua pengurus satu
tingkat di bawahnya.
Pasal 45
Rapat Konsultasi
59 - Rapat Konsultasi (Rakon) adalah forum yang dilaksanakan bersama para mitra kerja
dalam rangka memantapkan program-program kerja dan mengkonsolidasikan kinerja
organisasi; - Rakon dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan Karang Taruna dan dapat dikaitkan dengan momentum peringatan
hari ulang tahun Karang Taruna pada tanggal 26 September; - Rakon membahas hal-hal yang bersifat strategis dan prioritas;
- Rakon dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan, pengurus satu tingkat di atasnya,
pengurus satu tingkat di bawahnya, MPKT, dan para mitra yang dibutuhkan, baik
instansi pemerintah, dunia usaha maupun sektor kemasyarakatan lainnya.
Pasal 46
Rapat Pengurus Pleno - Rapat Pengurus Pleno (RPP) adalah forum yang dilaksanakan oleh pengurus masing-
masing yang bersangkutan secara periodik sesuai dengan tingkatan wilayahnya; - RPP dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
- RPP membahas evaluasi hasil kerja pengurus dan hal-hal lain sesuai dengan
kebutuhan; - Untuk kebutuhan tertentu RPP dapat bersifat diperluas dalam arti mengundang
kepengurusan Karang Taruna satu tingkat dibawahnya dan/atau unsur lain yang
memiliki kaitan dengan pembahasan agendanya.
Pasal 47
Rapat Pengurus Harian - Rapat Pengurus Harian (RPH) adalah forum yang dilaksanakan oleh pengurus masing-
masing yang bersangkutan yang lebih bersifat teknis kebijakan dan
operasionalisasinya; - RPH sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 (dua) bulan sekali;
- RPH membahas materi yang akan diputuskan dalam RPP dan membahas langkah dan
tindak lanjut keputusan RPP; - Untuk kebutuhan tertentu RPH dapat dilaksanakan dan juga dapat bersifat diperluas
dalam arti mengundang pimpinan departemen/biro/bidang/bagian/seksi dan/atau
unsur lain yang memiliki kaitan dengan pembahasan agendanya.
BAB IX
PERATURAN ORGANISASI
Pasal 48
Peraturan Organisasi - Peraturan Organisasi adalah peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. - Peraturan Organisasi berlaku dan harus ditaati untuk seluruh jajaran
kepengurusan Karang Taruna.
Pasal 49
Tata Cara Penyusunan Peraturan Organisasi
60 - Penyusunan Peraturan Organisasi menjadi kewajiban Pengurus Nasional Karang
Taruna (PNKT). - Peraturan Organisasi disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga. - Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dapat dibuat Peraturan Organisasi sesuai dengan kebutuhan Karang Taruna. - Usulan rancangan dan/atau usulan perubahan Peraturan Organisasi dibahas dan
diputuskan dalam RPH. - Penetapan dan pengesahan Peraturan Organisasi oleh Pengurus Nasional Karang
Taruna (PNKT) setelah sebelumnya dibahas dalam Rapat Kerja Nasional. - Peraturan Organisasi tingkat Provinsi (POP) dapat dibuat oleh Pengurus Karang
Taruna Provinsi dan dibahas dalam Raker tingkat provinsi, untuk menjabarkan
Peraturan Organisasi dan dianggap dibutuhkan aturan lebih teknisnya ditingkat
provinsi yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi,
dengan persetujuan dari PNKT. - Peraturan Organisasi tingkat Kabupaten/Kota dapat dibuat oleh Pengurus Karang
Taruna Kabupaten/Kota dan dibahas dalam Raker tingkat kabupaten/kota, untuk
menjabarkan Peraturan Organisasi, POP, dan dianggap dibutuhkan aturan lebih
teknisnya ditingkat kabupaten/kota yang bersangkutan serta tidak bertentangan
dengan PO dan POP, dengan persetujuan dari PKTP.
BAB X
KEUANGAN KARANG TARUNA
Pasal 50
Sumber Keuangan - Keuangan Karang Taruna diperoleh dari:
a. Iuran, Sumbangan atau bantuan anggota;
b. Sumbangan atau bantuan yang diterima Karang Taruna dari masyarakat
maupun pihak lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang berminat mendukung maksud dan tujuan
Karang Taruna;
c. Wakaf;
d. Hibah;
e. Bantuan Pemerintah;
f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Karang
Taruna dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Sumbangan sebagaimana tertuang dalam ayat (1) butir b, c, d, e, f, g dapat
berupa uang, barang dan/atau jasa.
Pasal 51
Pengelolaan Keuangan - Pengelolaan keuangan Karang Taruna dilaksanakan oleh Bendahara
Umum/Bendahara atau Wakilnya dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua sesuai
tingkatan kepengurusan.
61 - Pengelolaan keuangan Karang Taruna dilaksanakan secara transparan dengan
memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. - Setiap tingkat struktural Karang Taruna diwajibkan menyusun administrasi
pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta
melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua. - Penggunaan keuangan Karang Taruna dalam pelaksanaan kegiatan dan
pelaksanaan program Karang Taruna dipertanggungjawabkan dalam rapat
pengurus harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan
kegiatan atau program tersebut selesai. - Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan Karang Taruna dilaksanakan pada
setiap Temu Karya Nasional (TKN) Karang Taruna /Temu Karya Karang Taruna
(TKKT)/Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) bersamaan dengan laporan
pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna. - Ketentuan tentang pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Organisasi.
BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 52
Perubahan Anggaran Rumah Tangga - Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Temu Karya
Nasional (TKN) Karang Taruna atau Temu Karya Nasional (TKN) Luar Biasa Karang
Taruna. - Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga)
jumlah Pengurus Provinsi.
BAB XII
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 53
Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini belum
ditetapkan, maka peraturan-peraturan organisasi yang ditetapkan sebelumnya tetap
berlaku.
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 54
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional Karang Taruna
(PNKT).
62
DITETAPKAN DI : WISMA GRIYA SABHA, PUNCAK – BOGOR
PADA TANGGAL : 20 JULI 2020
J A M : 23.00 WIB
TEMU KARYA NASIONAL VIII KARANG TARUNA TAHUN 2020
PIMPINAN SIDANG PLENO,